www.sikad.bpk.go.id
HOME   GLOSSARY   CONTACT US   ABOUT    CETAK 
    Home > Berita & Artikel Senin, 24 November 2014 
    USER LOGIN
NIP User:
Password:
    ORGANISASI
    TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/
    DAERAH (TPKN/D)
    PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    METODOLOGI PENGHITUNGAN
    DATA KERUGIAN NEGARA/DAERAH
    DUKUNGAN PENGGUNA
 
Jum`at, 23 November 2012

Menghitung Kerugian Negara

Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung kerugian keuangan negara. Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian KPK berdasarkan 15 sampel putusan hakim atas kasus tipikor yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 




Menghitung
Kerugian Negara



Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung kerugian keuangan
negara. Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian KPK berdasarkan 15 sampel
putusan hakim atas kasus tipikor yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan penelitian KPK, terdapat lima konsep atau metode penghitungan
kerugian keuangan negara yaitu,



  1. Kerugian
    keseluruhan (total loss) dengan beberapa penyesuaian.
  2. Selisih
    antara harga kontrak dengan harga pokok pembelian atau harga pokok
    produksi.
  3. Selisih
    antara harga kontrak dengan harga atau nilai pembanding tertentu.
  4. Penerimaan
    yang menjadi hak negara tapi tidak disetorkan ke Kas Negara.
  5. Pengeluaran
    yang tidak sesuai anggaran, digunakan untuk kepentingan pribadi atau
    pihak-pihak tertentu.


Pertanyaannya adalah apakah metode penghitungan kerugian keuangan
negara dapat dibakukan atau distandardisasi?



Sisi positif standardisasi:



  1. Apabila
    dibakukan, ada kepastian mengenai metode atau pola penghitungan yang
    bermutu, andal, dan dapat diterima dalam persidangan.


Sisi negatif standardisasi:



  1. Membatasi
    pemikiran yang kreatif, yang mungkin diperlukan dalam kasus yang rumit.
  2. Menghilangkan
    fleksibilitas.


Pertimbangan mengenai standardisasi metode penghitungan kerugian
keuangan negara bergantung pada:



  1. Bentuk-bentuk
    kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.
  2. Apakah
    bentuk kerugian keuangan negara yang beraneka ragam itu memiliki kesamaan,
    sehingga pola-pola penghitungan dapat ditemukan? Atau justru sebaliknya
    dimana bentuk kerugian keuangan negara terlalu bervariasi.
  3. Apakah ada
    tingkat kerumitan yang berbeda dalam merumuskan tindak pidana korupsi yang
    secara interaktif dan reiterative mempengaruhi penghitungan
    kerugian keuangan negara.


~ Dirangkum dari buku Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam
Tindak Pidana Korupsi
karangan Theodorus M. Tuanakotta terbitan Salemba
Empat tahun 2009 ~



 



 



Tahap-Tahap
Kerugian Negara



Proses terkait dengan kerugian keuangan negara terbagi ke dalam 4
tahap seperti yang terlihat pada bagan di bawah.



http://shartika2009.files.wordpress.com/2011/04/untitled1.png?w=614



Gambar 1. Tahap-Tahap Terkait dengan Kerugian Keuangan Negara



Tahap 1: Menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara



Pada tahap ini, penyelidik, penyidik, dan kemudian penuntut umum
merumuskan perbuatan melawan hukumnya berdasarkan fakta hukumnya, di antaranya:



- tindak pidana korupsinya



- menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara



- bentuk kerugian keuangan negara.



Selain menganalisis fakta-fakta hukum, para penegak hukum juga
melihat berapa besar peluang untuk memenangkan perkara ini di pengadilan
terkait dengan kekuatan bukti dan barang bukti yang disajikan di pengadilan,
yang kemudian menjadi alat bukti bagi pertimbangan majelis hakim.  Dalam
hal ini, para penegak hukum menentukan apakah pasal yang lebih mudah menjerat
tersangka, misalnya apakah tersangka akan dijerat dengan pasal ”memperkaya
diri” atau pasal ”menyalahgunakan kewenangan” di pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun
1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Hasil akhir dari tahap pertama adalah menentukan
apakah ada kerugian keuangan negara. Hal ini terkait erat dengan produk akhir
tahap kedua, yaitu menghitung besarnya sebagian keuangan negara.



Tahap 2: Menghitung kerugian keuangan negara



Pada tahap ini, pihak yang bertanggung jawab menghitung kerugian
keuangan negara adalah akuntan/auditor/akuntan forensik. Di Undang-Undang,
pihak yang menghitung kerugian keuangan negara disebut sebagai Ahli, seperti
yang diatur dalam:



·        
KUHAP pasal 1 angka 28, ahli adalah seseorang yang memiliki
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara
pidana guna kepentingan pemeriksaan.



·        
UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 11
huruf c, ahli adalah BPK (bukan pribadi, anggota, karyawan, auditor)



·        
 UU No. 31 Tahun 1999 jo.
UU No. 20 Tahun 2001 pasal 32 ayat 1, ahli adalah instansti yang berwenang atau
akuntan publik yang ditunjuk yang menghitung jumlah kerugian negara 
“secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang
sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang
atau akuntan publik yang ditunjuk.



Mengenai teknis menghitung keuangan negara akan dibahas pada
bagian berikutnya. Tahap pertama (menentukan kerugian keuangan negara) dan
tahap kedua (menghitung kerugian keuangan negara) sangat berhubungan erat,
prosesnya interaktif dan reiterative, oleh karena itu kedua tahap ini
praktis berakhir bersamaan. Kedua ini berlangsung terus sampai penegak hukum
dan akuntan forensik siap dengan penuntutan di pengadilan. Berdasarkan bukti
dan barang bukti yang dapat dihimpun sampai saat itu, mereka dapat memutuskan:



  1. mengumpulkan
    bukti dan barang bukti tambahan
  2. mengupayakan
    pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur hukum perdata atau hukum
    adminsitratif
  3. menghentikan
    penyelidikan (oleh KPK) atau penyelidikan/penyidikan (oleh Kepolisian dan
    Kejaksaan)


Bila pada akhir tahap pertama dan kedua, penyidik menyimpulkan:



  1. tidak
    terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana korupsi
  2. tetapi
    secara nyata telah ada kerugian negara,


maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut
kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan
kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan (pasal 32 ayat 1 UU No.
31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Penjelasan pasal 32 ayat 1
menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan
negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan
hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
Didukung dengan pasal 32 ayat 2 bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana
korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan
negara.



Tahap 3: Menetapkan kerugian keuangan negara



Dalam tindak pidana korupsi, tahap ketiga merupakan putusan
majelis hakim, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah
Agung.



Tahap 4: Menetapkan besarnya pembayaran uang pengganti



Tahap keempat terkait dengan pemidanaan dalam tindak pidana
korupsi. Pembayaran uang pengganti merupakan salah pidana tambahan dalam UU
Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 poin
ketiga “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan
harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.



~ Dirangkum dari buku Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam
Tindak Pidana Korupsi
karangan Theodorus M. Tuanakotta terbitan Salemba
Empat tahun 2009.



 

 
Sumber : http://shartika2009.wordpress.com
8 Oktober 2012
Harmonisasi Produk Hukum Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Yang Berasal Dari Perhitungan Ex Officio
Pentingnya menyamakan persepsi dan sudut pandang mengenai istilah “perhitungan ex officio” sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
2 Oktober 2012
IPW Ungkap 3 Dugaan Korupsi: KPK – BPK Didesak Cepat Merespon Dugaan Korupsi di Polri
Pengamat kepolisian yang juga guru besar Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Bambang Widodo Umar, mendesak apa yang diungkapkan Indonesia Police Wtch (IPW) terkait dugaan korupsi di lingkungan Mabes Polri cepat direspon oleh KPK.  
28 September 2012
Esensi Justice Collaborator
Wacana mengenai status justice collaborator bagi tersangka kasus suap di Proyek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Wisma Atlet SEA Games, Angelina Sondakh (Angie), telah menimbulkan respons yang beragam dari masyarakat. Berbagai optimisme dan pesimisme mewarnai kehadiran wacana tersebut.Dalam konteks inilah akan lebih arif dan bijaksana jika kita mengembalikan semuanya pada maksud dan spirit dari pemberian status sebagai justice collaborator.  
2 Oktober 2012
Sistem Pemidanaan Dalam Pidana Ekonomi
Dalam perkembangan hukum pidana, pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum, tapi juga dilakukan oleh korporasi. Desain hukum pidana Indonesia juga mengadopsi dan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, sebagaimana yang ada di RUU KUHP yang telah memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Meskipun hal tersebut belum atau tidak diakui dalam KUHP yang berlaku saat ini.  
24 Agustus 2009
Pemahaman Keuangan Negara
Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntablitias dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia.  
Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah
Copyright © 2008-2012 Biro Teknologi Informasi BPK-RI. All rights reserved. Processing time: 0.020228862762451s