www.sikad.bpk.go.id
HOME   GLOSSARY   CONTACT US   ABOUT    CETAK 
    Home > Peraturan Perundang Undangan Rabu, 3 September 2014 
    USER LOGIN
NIP User:
Password:
    ORGANISASI
    TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/
    DAERAH (TPKN/D)
    PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    METODOLOGI PENGHITUNGAN
    DATA KERUGIAN NEGARA/DAERAH
    DUKUNGAN PENGGUNA
 
 Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Perundang-undangan ini disusun untuk menyediakan informasi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah.

Peraturan perundang-undangan ini disusun berdasarkan :

1. Aturan Pokok;
2. Mekanisme;
3. Penghapusan;
4. Pengelolaan Keuangan/BMN;
5. Lain-lain;
  -  PP No. 23 TAHUN 2005
  -  PP No. 58 Tahun 2005
  -  PP No.6 Tahun 2006
  -  PP No. 39 TAHUN 2007
  -  Kepmendagri No. 11 TAHUN 2001
  -  Keputusan BPK No 5 /K/l-XIII.2/10/2012
  -  Keputusan BPK No 5 /K/l-XIII.2/8/2010
  -  Permendagri No. 17 Tahun 2007
  -  Permendagri No. 59 Tahun 2007
  -  PMK No. 96/PMK.06/2007
  -  Perdirjen No. 66/PB/2005
PP No. 23 TAHUN 2005
ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor .54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang :
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum;
2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Azas Umum dan Struktur APBD;
4. Penyusunan Rancangan APBD;
5. Penetapan APBD;
6. Penyusunan dan Penetapan APBD bagi Daerah yang Belum Memiliki DPRD;
7. Pelaksanaan APBD;
8. Perubahan APBD;
9. Pengelolaan Kas;
10. Penatausahaan Keuangan Daerah;
11. Akuntansi Keuangan Daerah;
12. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Daerah;
13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Kerugian Daerah;
15. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Ketentuan Peralihan;
18. Ketentuan Penutup.

STATUS :
- Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2006.
Download File
Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah
Copyright 2008-2012 Biro Teknologi Informasi BPK-RI. All rights reserved. Processing time: 0.012966156005859s